Beranda > News > Desentralisasi Partai Politik

Desentralisasi Partai Politik

Oleh : HM Herry Mulya Zein 

Pekan yang lalu, ketika membuka acara Musyawarah Daerah di Tangerang, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa partai politik bukan organisasi perkumpulan anggota keluarga, bukan pula organisasi pertemanan atau paguyuban. Melainkan organisasi politik yang dikelola secara modern dan profesional.

Pernyataan Anas Urbaningrum itu menyindir kondisi partai politik di Banten dan daerah-daerah di Indonesia secara keseluruhan. Partai politik hanya dijadikan sebagai alat keluarga untuk melanggengkan politik kekuasaan dinasti. Mengutip Firmanzah (2010) dalam bukunya, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, saat ini ada kecenderungan partai politik bersifat elitis. Berpolitik hanya ajang perebutan kekuasaan elite partai politik dan jarang sekali menyelesaikan permasalahan yang membelenggu rakyat.

Secara mikro, gambaran sistem kepartaian di Indonesia diwarnai dengan begitu dominannya peran pemimpin politik dalam menentukan keberhasilan partai di arena politik Indonesia. Hal itu karena partai politik tidak berbasis pada grass roots (akar rumput) sehingga rakyat hanya diposisikan sebagai individu yang nilai gunanya ditentukan dari suara yang mereka berikan dalam pemilihan. Dalam posisi dan peran seperti itu, partai bukannya bertindak sebagai corong aspirasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi justru menggunakan rakyat sebagai alat dalam memperjuangkan kepentingan pribadi partai semata. 

Banyak kasus di beberapa daerah, penentuan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) ditentukan berdasarkan politik transaksional. Tak mengherankan jika rumor yang berkembang di daerah setiap menjelang momen pelaksanaan pemilu kada, calon kepala daerah dijadikan ‘sapi perah’ oknum elite partai politik. Siapa yang bisa memberikan keuntungan secara finansial paling besar, dialah yang amat mungkin akan diusung partai politik.

Sementara kemampuan manajerial dan visioner dinomorduakan. Intinya, hanya calon kepala daerah yang memiliki finansial besar yang akan diusung partai politik. Di sinilah politik transaksional berkembang. Politik yang dijadikan lahan bisnis para elite partai politik. Setiap proses pelaksanaan pemilu kada, ongkos yang dikeluarkan bagi penyelenggara ataupun kontestan (calon kepala daerah) semakin membengkak. Pendidikan politik dan demokratisasi untuk meningkatkan kesadaran rakyat grass roots mandek. Rakyat hanya disodori perilaku transaksional. Kondisi ini pula yang membuat sikap pragmatisme rakyat setiap momen pemilu kada semakin membesar.

Pelaksanaan pemilu kada yang bersih dan jujur untuk menciptakan clean goverment dan good governance baru sebatas angan-angan. Karena itu, jangan bersedih jika teori Lord Acton (1834-1902) bahwa ‘power tends to corrupt’ masih relevan pada kondisi saat ini, meski sudah satu abad teori ini dicetuskan. Yakni meraih kekuasaan hanya untuk mengumpulkan modal finansial untuk menggantikan utang-utang finansial semasa kampanye.

Potong mata rantai

Kita mengharapkan lahirnya partai politik yang betul-betul menjual platform dan alternatif kebijakan sesuai dengan ideologi dan landasan yang diusungnya. Kemudian dengan terbuka menyelenggarakan sosialisasi, mengomunikasikan, dan melakukan agregasi serta artikulasi politik konstituennya. Inilah jalan yang melempangkan asas untuk merombak pemikiran politik Indonesia yang banyak tercekoki oleh racun perebutan kekuasaan, represivitas, dan eksklusivitas. Wacana desentralisasi partai politik lahir atas pemikiran yang bertolak dari kasus implementasi otonomi daerah. Ketika kekuasaan didistribusikan secara besar ke daerah, partai politik kurang bisa mengimbangi dengan kebijakan yang sama.

Akibatnya, meski kewenangan ada di daerah untuk pengambilan keputusan, pusatlah yang memegang segalanya. Hal ini mengakibatkan tekanan politik yang kemudian berimbas pada eksklusivitas elite partai politik dalam mengurusi masalah kekuasaan. Daerah tetap diperlakukan sebagai kawula yang harus menuruti kehendak pusat. Di sinilah politik transaksional semakin berkembang. Karena itu, kita harus memotong mata rantai tersebut.

Dalam sebuah seminar di Universitas Gajah Mada (UGM), Joan Richart Angulo dari Universidad Complutense de Madrid Spanyol mengatakan secara ideal partai politik merupakan proses pemantapan politik, baik secara struktural dalam rangka memolakan perilaku maupun secara kultural dalam memolakan sikap dan budaya. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi itu dipersilangkan, akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu; pertama, dimensi kesisteman suatu partai (systemness) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. Kedua, dimensi identitas nilai suatu partai (value infusion) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. Ketiga, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal-struktural. Keempat, dimensi pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal-kultural.

Dalam dimensi kesisteman, systemness memiliki arti sebagai proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dalam partai politik. Dalam dimensi identitas nilai, value infusion partai politik merupakan nilai yang didasarkan pada ideologi atau platform partai. Nilai inilah yang menjadi basis ikatan bagi para kader dan simpatisan untuk mendukung partai tersebut karena value infusion adalah representasi dari pola dan arah perjuangan partai politik.

Dalam dimensi decisional autonomy, independensi partai politik akan ditentukan oleh kemampuan partai untuk membuat keputusan secara otonom. Rendahnya nilai decisional autonomy menunjukkan bahwa pembuatan keputusan di dalam partai merupakan transaksi kepentingan antara elite partai dan kepentingan aktor lain yang berada di luar partai. Adapun dalam dimensi yang terakhir atau citra publik, reification merupakan kedalaman pengetahuan publik atas keberadaan partai politik tersebut.

Sayangnya, dalam kasus di Indonesia partai politik terlihat belum memiliki kesatuan yang erat di dalam tubuh internal partai. Sementara dari dimensi value infusion, partai politik masih belum mampu menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi ciri partai yang dapat membawa manfaat jangka panjang. Sebagian besar partai di Indonesia masih terfokus untuk mendapatkan popularitas dan keberhasilan secara instan, sehingga pengabaian pada penumbuhan ideologi dan platform jangka panjang membuat partai tersebut menjual pragmatisme sebagai produk politik kepada masyarakat.

Dari dimensi decional autonomy, pembuatan keputusan partai politik biasanya sarat dengan hasil negosiasi lingkaran elite politik di level pusat dan bukan ditentukan suara dan kepentingan para pendukungnya di tingkat daerah. Kemudian yang terakhir, dari dimensi reification, partai politik baru mampu menanamkan citra partainya kepada rakyat melalui serangkaian simbol-simbol kepartaian saja, misalnya warna atau gambar partai, bukan pada visi misi yang dibawa partai tersebut.

Perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi politik seharusnya juga dibarengi dengan otonomi daerah sistem partai politik. Desentralisasi pada saat ini hanya dimaknai sebagai penyerahan urusan dari pusat ke daerah, sedangkan daerah sendiri tidak memiliki kekuasaan yang otonom untuk mandiri karena masih begitu dependen terhadap pusat. Salah satu bentuk dependensi daerah terhadap pusat adalah ketidakmampuan daerah untuk memengaruhi kebijakan politik nasional karena daerah tidak memiliki kekuatan politik yang memadai. Dengan hilangnya kekuatan otonom partai politik di tingkat lokal dalam bekerja dengan masyarakat–demi membangun kekuatan bersama–penumbuhan partai politik di tingkat lokal di Indonesia tidak ubahnya sebagai rangkaian sistem franchise.

Partai Politik di tingkat lokal hanya mengadopsi secara serupa segala hal yang distandarisasi partai politik di tingkat pusat dan bahkan pemimpin di tingkat lokal tersebut dengan begitu mudah dapat dipengaruhi dan diperintah pengurus tingkat pusat. Secara berjangka, kondisi ini berkontribusi kepada pelemahan institusionalisasi partai politik di daerah.

Desentralisasi partai politik menjadi sangat penting. Memberikan kewenangan secara otonom kepada pengurus DPD dan DPC untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung bisa menghambat proses politik transaksional. Yang patut diperhatikan juga meningkatkan otonomi fiskal partai politik daerah yang bertujuan agar partai politik tingkat lokal memiliki kemandirian finansial dalam menggerakkan roda organisasi. Terakhir, meningkatkan kekuatan masyarakat sipil sehingga akan tercipta tuntutan-tuntutan kepada partai politik untuk membuat program dan platform yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)

Kategori:News
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: